Strukturpendapatan negara didominasi sumber-sumber penerimaan dari pos-pos perpajakan, karena Pemerintah lebih memfokuskan menggali sumber-sumber dana di dalam negeri dan menghindari utang luar negeri. itulah maka pada APBN 2011 hibah memiliki jumlah yang paling sedikit daripada sumber pendapatan Negara lainnya.

Ada banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk bisa mengatasi ketimpangan sosial. Salah satu program yang dilakukan pemerintah adalah melakukan redistribusi pendapatan. Secara mudah, redistribusi pendapatan merupakan sebuah upaya pendistribusian kembali pendapatan dari masyarakat kalangan mampu ke masyarakat lain yang berasal dari kalangan kurang mampu. Daftar ISIMengenal Redistribusi PendapatanTujuan dari Redistribusi Pendapatan1. Pemenuhan Kebutuhan Primer2. Mengurangi Ketimpangan Pendapatan3. Pemerataan Ekonomi4. Jaminan SosialApa Fungsi Redistribusi Pendapatan?1. Penurunan Tingkat Kemiskinan2. Mengurangi Kesenjangan Sosial3. Investasi Sosial4. Pemerataan KesejahteraanApa Saja Bentuk dari Redistribusi Pendapatan?1. Pengenaan Pajak2. Subsidi3. Pinjaman Lunak4. CSR5. Zakat6. Redistirbusi HorizontalRedistribusi Pendapatan untuk Kesejahteraan Lebih Merata! Mengenal Redistribusi Pendapatan Secara pengertian, redistribusi pendapatan adalah cara pemerintah untuk bisa membuat kesejahteraan menjadi lebih merata. Selain itu, cara ini juga dilakukan untuk membuat hak setiap masyarakat sama. Dalam hal ini, proses pendistribusian pendapatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sejumlah dana dari masyarakat kalangan mampu sehingga nantinya pendapatan tersebut bisa terdistribusi lebih merata. Tujuannya adalah membuat semua orang bisa mendapatkan standar hidup minimal. Proses pendistribusian kembali pendapatan ini diperoleh dari pajak, iuran, ataupun pungutan lainnya yang dibayarkan masyarakat. Salah satu bentuk pemanfaatan dari redistribusi ini adalah pemberian jaminan sosial. Pemilihan program pendistribusian kembali pendapatan ini juga bukan tanpa alasan. Setidaknya, program ini sendiri memiliki beberapa tujuan yang bermanfaat. Beberapa tujuan tersebut antara lain Tujuan pertama dari program ini adalah bisa memenuhi kebutuhan primer untuk seluruh penduduk, khususnya kalangan tidak mampu. Nantinya, program ini akan berbentuk bantuan sosial. 2. Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Hal lainnya yang juga menjadi tujuan dari program pendistribusian kembali pendapatan ini adalah bisa mengatasi ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Target dari tujuan ini adalah setiap orang bisa mendapatkan pendapatan minimal yang sesuai dengan standar. 3. Pemerataan Ekonomi Berkaitan dengan poin sebelumnya, maka hal lainnya yang juga menjadi tujuan dari redistribusi pendapatan adalah menciptakan kondisi ekonomi yang lebih merata. Target utamanya tentu saja menciptakan dan juga meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat. 4. Jaminan Sosial Tujuan lainnya dari pendistribusian kembali pendapatan adalah bisa memberikan jaminan sosial secara lebih merata. Jaminan sosial ini juga bertujuan agar masyarakat kurang mampu bisa mendapatkan standar kehidupan layak. Bentuk dari jaminan sosial ini akan sangat beragam, mulai dari akses pendidikan yang layak, akses kesehatan yang baik, dan lainnya, termasuk akses untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Apa Fungsi Redistribusi Pendapatan? Dari tujuan tersebut, maka masyarakat umum juga akan mendapatkan banyak manfaat dari program pendistribusian kembali pendapatan ini. Beberapa fungsi yang nantinya bisa masyarakat rasakan antara lain 1. Penurunan Tingkat Kemiskinan Hal utama yang menjadi fungsi dijalankannya program redistribusi pendapatan ini adalah bisa menurunkan tingkat kemiskinan. Inti dari program ini sendiri adalah mengalirkan kembali pendapatan dari orang mampu yang dikelola pemerintah ke masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini, maka kategori masyarakat membutuhkan adalah masyarakat miskin dan rentan miskin. Dengan adanya program ini maka harapannya adalah masyarakat kalangan tidak mampu tersebut bisa memenuhi kebutuhan dasarnya dengan lebih layak. 2. Mengurangi Kesenjangan Sosial Fungsi lainnya dari program pendistribusian kembali pendapatan ini adalah menurunkan dan mengurangi kesenjangan sosial antara masyarakat kalangan ekonomi mampu dan tidak mampu. Masalah kesenjangan sosial ini bisa menjadi salah satu penyebab munculnya masalah sosial yang lebih kompleks. Beberapa masalah yang bisa muncul antara lain meningkatnya angka kriminalitas, meningkatnya angka pengangguran, dan lainnya. Dengan adanya program ini, maka harapannya bisa mengurangi kesenjangan tersebut. Dalam hal ini, salah satu bentuk redistribusi pendapatan yang banyak digunakan adalah memberikan subsidi dan bantuan langsung dari pemerintah untuk masyarakat yang membutuhkan. Salah satu bentuk lain dari redistribusi ini adalah pemberian jaminan sosial secara merata bagi masyarakat yang membutuhkan. Tujuan utama dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar. 3. Investasi Sosial Fungsi lainnya dari pendistribusian kembali pendapatan adalah bentuk investasi jangka panjang, terutama dalam bidang sosial. Dalam hal ini, maka tujuan utamanya adalah menciptakan perubahan pola pikir ataupun kehidupan. Pendistribusian kembali pendapatan akan diberikan dalam berbagai cara, bidang, dan juga aspek kehidupan. Utamanya, pemberian bantuan sosial ini akan berbentuk bantuan pembangunan sarana dan prasarana. Contohnya adalah pembangunan sekolah di daerah tertinggal. Program ini bertujuan untuk membuat akses pendidikan menjadi lebih mudah dan terjangkau untuk semua orang. Tujuan jangka panjangnya tentu saja membuat anak-anak dari daerah tersebut mendapatkan pendidikan dengan lebih mudah dan layak, sehingga bisa menjadi bekal di masa depan untuk kehidupan mereka. Contoh lainnya dari fungsi redistribusi untuk investasi jangka panjang dalam bidang sosial adalah pada bidang kesehatan. Dalam hal ini, pemerintah akan berupaya untuk memberikan akses kesehatan yang mudah dan terjangkau. Fungsinya adalah semua orang bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan layak. Jadi, ketika masyarakat sehat, maka harapannya mereka juga bisa berusaha dengan lebih baik untuk memperbaiki kehidupannya. 4. Pemerataan Kesejahteraan Fungsi lainnya yang juga ingin didapatkan dengan adanya program redistribusi pendapatan adalah bisa menghasilkan kesejahteraan yang lebih merata. Hal ini sebenarnya berkaitan dengan poin sebelumnya tentang investasi jangka panjang di bidang sosial. Harapannya, dengan adanya investasi sosial tersebut, masyarakat kalangan tidak mampu dapat berubah menjadi kalangan mampu di kemudian hari, sehingga pemerataan kesejahteraan pun bisa terjadi. Di lain sisi, pemerataan kesejahteraan ini juga akan berkaitan dengan hak yang sama bagi semua masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Dalam banyak hal, masalah ini berkaitan dengan akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lainnya. Apa Saja Bentuk dari Redistribusi Pendapatan? Pada prosesnya, ada berbagai cara yang dilakukan untuk melakukan pendistribusian kembali pendapatan. Beberapa bentuk dan cara dari redistribusi ini antara lain 1. Pengenaan Pajak Salah satu cara paling umum untuk melakukan pendistribusian kembali pendapatan ini adalah dengan pungutan pajak. Dalam hal ini, negara akan memungut pajak pada tiap orang pribadi maupun badan. Negara juga memiliki aturan tentang batas minimal suatu objek akan terkena pajak dan berapa besaran pajaknya. Nantinya, dana dari pajak inilah yang menjadi salah satu sumber untuk pemerintah melakukan redistribusi pendapatan. Misalnya, dana dari pajak ini dibuat untuk pembangunan akses jalan. Dengan begitu, tiap daerah memiliki akses yang lebih baik dan bisa meningkatkan kegiatan ekonomi menjadi lebih cepat dan mudah. 2. Subsidi Cara lainnya yang juga bisa digunakan untuk program ini adalah memberikan subsidi. Cara satu ini akan menyalurkan bantuan yang berasal dari pajak maupun non pajak ke masyarakat yang membutuhkan. Salah satu contoh subsidi adalah bahan bakar minyak. Pemerintah mensubsidi beberapa jenis BBM, sehingga harganya lebih terjangkau untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah. Contoh lainnya dari subsidi juga terdapat pada sektor pangan. Pada sektor ini, maka pemerintah bisa membuat harga pangan menjadi murah sehingga lebih terjangkau. 3. Pinjaman Lunak Program pendistribusian kembali pendapatan ini akan berlaku untuk pengusaha kecil atau orang yang membutuhkan modal untuk memajukan usahanya. Program pinjaman lunak ini biasanya spesifik untuk usaha di level mikro dan menengah. Tujuannya tentu saja agar usaha tersebut bisa lebih maju, memiliki daya saing, dan memudahkan akses untuk mendapatkan modal. Dari sinilah pemerintah juga bisa berharap usaha tersebut bisa membuka lapangan kerja yang baru. 4. CSR CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan program yang dilakukan oleh kalangan swasta untuk memberikan bantuan langsung ke masyarakat. Ini merupakan program dari pemerintah, agar tiap perusahaan menyisihkan keuntungan mereka guna membantu masyarakat di sekitar tempat usaha mereka. Bantuan dalam bentuk CSR ini juga ada banyak macamnya, mulai dari dana pendidikan berupa beasiswa, dana bantuan modal. pelatihan, perbaikan lingkungan, dan lainnya. 5. Zakat Dalam konteks keagamaan, maka salah satu program redistribusi pendapatan contohnya adalah zakat atau sedekah. Bentuk redistribusi ini berlaku untuk umat agama Islam. Dalam artian lain, mereka yang berkecukupan harus membayarkan zakat. Nantinya, zakat tersebut akan terdistribusi kembali ke masyarakat lainnya yang membutuhkan. 6. Redistirbusi Horizontal Contoh pendistribusian kembali pendapatan sebelumnya biasa dikenal dengan istilah redistribusi vertikal. Artinya, orang yang memberikan adalah mereka yang berlebih lalu memberi pada mereka yang kurang. Contoh lain dari program pendistribusian kembali pendapatan adalah redistribusi horizontal. Pada program ini bantuan akan diberikan ke sesama pada lingkup yang lebih kecil. Contohnya adalah penggalangan dana dari komunitas kanker untuk membantu pasien kanker lainnya. Redistribusi Pendapatan untuk Kesejahteraan Lebih Merata! Tujuan besar dari pendistribusian kembali pendapatan adalah bagaimana agar tiap orang memiliki pendapatan yang layak. Selain itu, program ini juga dilakukan agar semua orang memiliki hak yang sama, misalnya dalam akses ke rumah sakit, pelayanan kesehatan yang layak, pendidikan yang lebih baik, akses ekonomi yang mudah, dan lainnya. Dari sinilah, pemerataan kesejahteraan bisa lebih pemerintah optimalkan.

PERATURANPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Ilustrasi Pajak Foto ShutterstockSalah satu upaya yang dapat dilakukan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah redistribusi pendapatan. Ini merupakan hal yang mendesak, mengingat ketimpangan ekonomi di Indonesia semakin gedung-gedung pencakar langit makin gencar. Pada saat yang sama terdapat sekelompok orang yang masih tinggal di kolong sebab itu, diperlukan pendistribusian pendapatan dalam masyarakat secara adil. Mengutip buku Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VIII yang disusun Mukminan dkk 2017 183, redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik yang berasal dari pajak maupun pungutan-pungutan beraktivitas di permukiman bantaran sungai Ciliwung, Manggarai, Jakarta, Rabu 15/4. Foto ANTARA FOTO/M Risyal HidayatMasih ingat tujuan nasional negara Indonesia? Dalam Pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa salah satu tujuannya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada pertanyaan, seperti apa upaya pemerataan distribusi pendapatan nasional? Sebelumnya, ketahui terlebih dahulu Redistribusi PendapatanRedistribusi pendapatan dibedakan menjadi dua, yakni redistribusi vertikal dan horizontal. Berikut ini adalah penjelasan keduanyaRedistribusi vertikal adalah transfer pendapatan dari orang yang mampu ke mereka yang kurang mampu secara finansial. Redistribusi ini merupakan jaminan sosial dari warga yang berpenghasilan tinggi kepada mereka yang lemah secara horizontal adalah transfer pendapatan dari kelompok satu ke kelompok lain. Redistribusi horizontal dapat pula bersifat “antar-pribadi”, yakni dari satu siklus kehidupan seseorang ke siklus lainnya. Contoh redistribusi ini adalah orangtua yang memberikan jaminan sosial kepada anaknya, orang sakit yang membayar jaminan sosial ketika dirinya sehat, dan seorang pensiunan mendapatkan jaminan sosial dari dana pensiun yang ia bayarkan setiap bulan ketika masih pasien menunjukkan kartu BPJS Kesehatan saat menyelesaikan proses administrasi di RSUD Jati Padang, Jakarta, Senin 7/1/2019. Foto ANTARA FOTO/Aprillio AkbarProgram Redistribusi Pendapatan di IndonesiaPemerintah telah memiliki beberapa strategi demi mewujudkan redistribusi pendapatan yang merata, yaituProgram Pemberian Jaminan Akses Kebutuhan Dasar bagi Rakyat BawahIni merupakan strategi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, akses pendidikan serta akses kesehatan. Program-programnya antara lain Bantuan Langsung Tunai BLT, Program Keluarga Harapan PKH, Bantuan Operasional Sekolah BOS, serta Jaminan Kesehatan Masyarakat Jamkesmas.Program Kredit Lunak dan Penjaminan Kredit Berbasis KomunitasProgram ini dibuat untuk memudahkan pengusaha mikro kecil dan menengah UMKM mendapatkan kredit dengan bunga yang rendah. Kebijakan ini diharap dapat membantu masyarakat untuk menjadi wirausaha yang pada akhirnya bisa mengurangi jumlah penduduk miskin di UMKM Foto ShutterstockPengembangan Usaha atau Industri KecilPemerintah berusaha untuk mendigdayakan usaha kecil karena dapat menyerap tenaga kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan pemerataan dalam distribusi pendapatan. Pemerintah telah menerapkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan PNPM Mandiri Perdesaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Corporate Social Responsibility CSRPemerintah bekerja sama dengan perusahaan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility CSR atau tanggung jawab sosial. CSR merupakan komitmen perusahaan untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan turut berkontribusi dalam peningkatan ekonomi dan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komuniti lokal, dan masyarakat secara lebih Kebijakan Penegakan Hukum dan Keadilan EkonomiPemerintah harus secara konsisten membuat kebijakan hukum yang adil untuk merangsang ekonomi. Hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasi golongan tertentu merupakan modal awal untuk menghilangkan ketimpangan pendapatan di Redistribusi Pendapatan Macam-macam Redistribusi PendapatanContoh Program Pemerintah untuk Menjamin Akses Kebutuhan Dasar bagi Rakyat Bawah

OTONOMIDAERAH. A. Pengantar. Didalam UUD 1945 pasal 1 ayat 1 secara eksplisit ditegaska bahwa "negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik". Hal ini jelas mengindikasikan bahwa meskipun indonesia dengan luas wilayah l5.193.250 km² yang terdiri atas 17.508 pulau dan lautan, indonesia adalah negara yang satu.

Berbagai usaha dalam pembangunan dari sejak zaman kemerdekaan sampai pada saat ini telah menunjukkan hasil-hasil pembangunan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari besarnya pendapatan nasional yang dimiliki oleh Indonesia. Tetapi pendapatan nasional yang besar tersebut tidak diiringi dengan distribusi yang merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Kesenjangan sosial dan ekonomi masih terlihat jelas antara penduduk yang kaya dengan penduduk yang masih dalam kemiskinan. 1. Pengertian Redistribusi Pendapatan Secara umum pengertian dari redistribusi pendapatan yaitu upaya untuk mendistribusikan kembali pendapatan dari kelompok masyarakat yang kaya kepada kelompok masyarakat yang miskin dengan cara pungutan-pungutan atau pajak. Upaya redistribusi pendapatan merupakan bentuk dari jaminan sosial yang menjadi kewajiban negara kepada masyarakatnya. Program jaminan sosial seperti ini haruslah mempunyai manfaat yang menguntungkan sebagai sebuah investasi sosial untuk jangka panjang kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh solidaritas sosial dan redistribusi pendapatan. Bentuk redistribusi pendapatan bisa dibagi dua yaitu sebagai berikut. a. Redistribusi Horizontal Penyebutan redistribusi dilakukan oleh orang per orang yang mempunyai tingkat sosial yang sama. Dari distribusi ini bisa juga dilakukan dari satu kelompok masyarakat kepada kelompok masyarakat yang lain yang mempunyai taraf kehidupan yang sama. Contohnya misalnya orang tua yang memberikan jaminan sosial kepada anaknya, orang sakit yang membayar jaminan sosial ketika dia sehat, dan seorang pensiunan mendapatkan jaminan sosial dari dana pensiun yang dia bayarkan setiap bulan ketika masih bekerja. b. Redistribusi Vertikal Redistribusi ini merupakan bentuk transfer materi atau uang yang berasal dari orang yang kaya kepada orang yang lebih miskin. Hal ini terlihat jika warga yang mempunyai ekonomi lebih tinggi bisa membantu warga yang mempunyai ekonomi lebih rendah misalnya pemberian modal usaha dari orang kaya kepada orang miskin sehingga diharapkan bisa mengurangi kesenjangan sosial. 2. Program Redistribusi untuk Pemerataan Distribusi Pendapatan di Indonesia Untuk mewujudkan redistribusi pendapatan sebagai upaya dalam memeratakan pembangunan, pemerintah melaksanakan berbagai strategi dalam bentuk program-program sebagai berikut. a. Program Pemberian Jaminan Akses Kebutuhan Dasar bagi Rakyat Bawah Kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah kepada kalangan menengah ke bawah adalah sandang, pangan, dan papan sekaligus juga memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dasar itu, pemerintah memberikan beberapa bantuan, antara lain Program Keluarga Harapan PKH, Bantuan Pangan, LPG, listrik dan sebagainya. Dalam bidang pendidikan pemerintah juga memberikan program Bantuan Operasional Sekolah atau BOS yang bisa memberikan jaminan terselenggaranya pendidikan yang murah yang bisa dijangkau oleh masyarakat tingkat bawah. Dalam bidang kesehatan pemerintah juga meluncurkan BPJS Kesehatan, JKN, dan Kartu Indonesia Sehat KIS. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan merupakan lembaga atau badan pengelola yang menjalankan jaminan sosial di bidang kesehatan. Jaminan Kesehatan Nasional JKN merupakan program jaminan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Kartu Indonesia Sehat KIS merupakan pengembangan kartu keanggotaan BPJS Kesehatan yang disertai dengan beberapa perubahan seperti tambahan cakupan layanan dan perluasan wilayah penggunaan, serta beberapa perubahan lainnya. b. Program Kredit Lunak dan Penjaminan Kredit Berbasis Komunitas Pinjaman atau kredit lunak adalah fasilitas pinjaman dengan syarat-syarat pelunasan ringan, tingkat suku bunga rendah, dan berjangka waktu panjang. Pada tanggal 5 November 2007 telah diresmikan program Kredit Usaha Rakyat KUR. KUR adalah skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi UMKMK di bidang usaha produktif dan layak feasible, namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan. Tujuan program KUR adalah mengakselerasi percepatan pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut 1 Mempercepat pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, danKoperasi UMKMK. 2 Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM dan Koperasi kepada Lembaga Keuangan. 3 Sebagai upaya penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Usaha yang bisa mendapatkan KUR adalah 1 Usaha produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha. 2 Usaha layak adalah usaha calon debitur yang menguntungkan/memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/marjin dan mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok kredit/pembiayaan dalam jangka waktu yang disepakati antara Bank Pelaksana dengan Debitur KUR. 3 Belum Bankable adalah UMKMK yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan/pembiayaan dari Bank, seperti dalam penyediaan agunan. Yang dimaksud dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi adalah sebagai berikut. 1 Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 2 Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 3 Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar. Kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 4 Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. c. Pengembangan Usaha atau Industri Kecil Usaha Kecil dan Menengah UKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah. Begitu juga dengan negara Indonesia, UKM memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. UKM juga sangat membantu pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru. Usaha kecil perlu dikembangkan dengan alasan sebagai berikut. 1 Usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja. Berkembangnya usaha kecil menengah akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja serta pengurangan jumlah kemiskinan. 2 Pemerataan dalam distribusi pembangunan. Lokasi UKM banyak di pedesaan dan menggunakan sumber daya alam lokal. Dengan berkembangnya UKM, terjadi pemerataan dalam distribusi pendapatan dan juga pemerataan pembangunan sehingga akan mengurangi diskriminasi spasial antara kota dan desa. 3 Pemerataan dalam distribusi pendapatan. UKM sangat kompetitif dengan pola pasar hampir sempurna; tidak ada monopoli dan mudah dimasuki. Pengembangan UKM yang melibatkan banyak tenaga kerja pada akhirnya akan mempertinggi daya beli. Hal ini terjadi karena pengangguran berkurang dan adanya pemerataan pendapatan yang pada gilirannya akan mengentaskan kemiskinan. Upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM melalui penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat di pedesaan. d. Pemerintah Bekerja Sama dengan Swasta Lokal dan Asing untuk Menjalankan Program Corporate Social Responsibility CSR Corporate Social Responsibility CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Corporate Social Responsibility CSR merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat di luar tanggung jawab ekonomisnya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi tujuan sosial dengan tidak memperhitungkan untung atau rugi ekonomisnya. Perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal artinya kepada pemegang saham atau shareholder tapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan stakeholders yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban tersebut. Beberapa hal yang termasuk dalam CSR ini antara lain adalah tatalaksana perusahaan corporate governance yang sekarang sedang marak di Indonesia, kesadaran perusahaan akan lingkungan, kondisi tempat kerja dan standar bagi karyawan, hubungan perusahan-masyarakat, investasi sosial perusahaan corporate philantrophy. Kepedulian sosial perusahaan terutama didasari alasan bahwasanya kegiatan perusahaan membawa dampak bagi kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar perusahaan beroperasi. Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya shareholders atau para pemegang saham. Melainkan pula stakeholders, yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Kegiatan CSR perusahaan akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat di antaranya sebagai berikut. 1 Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan. 2 Membuka ruang kerja dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. 3 Turut membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, dengan menggunakan pekerja yang berasal dari sekitar perusahaan mereka dapat menyumbangkan kenaikan angka angkatan kerja dengan menciptakan lapangan kerja, menyediakan pelatihan, menyediakan produk-produk yang disediakan oleh orang-orang kalangan bawah maka secara langsung akan memberikan dampak kepada golongan bawah tersebut. 4 Meningkatkan standar pendidikan, dengan memberikan beasiswa kepada yang benar-benar membutuhkan dan membantu dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan khusunya untuk pendidikan dasar. 5 Penyelesaian masalah lingkungan. 6 Akan lebih menguatkan dan memberdayakan kehidupan masyarakat baik secara ekonomi, kelembagaan sosial, dan memperkecil terjadinya konflik sosial. 7 Meningkatkan standar kesehatan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang kesehatan terutama bagi masyarakat sekitarnya. Contohnya, dengan penyediaan fasilitas air bersih, atau dengan membuka klinik kesehatan yang tidak berlaku untuk karyawannya saja, tapi juga bagi masyarakat sekitarnya. Pelaksanaan CSR juga memberikan manfaat bagi pemerintah. Melalui CSR akan tercipta hubungan antara pemerintah dan perusahaan dalam mengatasi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, minimnya akses kesehatan dan lain sebagainya. Tugas pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya menjadi lebih ringan dengan adanya partisipasi pihak swasta perusahaan melalui kegiatan CSR. CSR yang dapat berperan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial adalah CSR yang bersifat community development pengembangan masyarakat seperti pemberian beasiswa, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, pembangunan sarana kesehatan dan lain sebagainya. e. Pemerintah Konsisten dalam Mewujudkan Kebijakan Penegakan Hukum dan Keadilan Ekonomi Hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasikan golongan miskin merupakan modal awal sehingga kebijakan redistribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. 3. Beberapa Alternatif Praktik Redistribusi Pendapatan di Indonesia Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan beberapa hal terkait dengan alternatif pendistribusian pendapatan, yaitu sebagai berikut. a. Subsidi Dalam pengertian umum, subsidi berarti bantuan yang diberikan dengan tujuan mengurangi beban. Dalam pengertian ekonomi, subsidi berarti pengeluaran pemerintah dalam bentuk transfer of payment, artinya pengeluaran yang tidak memperoleh imbalan. Dalam kaitannya dengan perkembangan perekonomian skala nasional, subsidi berarti bantuan yang diberikan pemerintah pusat untuk meringankan beban biaya yang seharusnya ditanggung oleh masyarakat. Subsidi pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, antara lain sebagai berikut. 1 Subsidi BBM Subsidi BBM diberikan pemerintah kepada masyarakat golongan ekonomi rendah dengan tujuan agar bisa mendapatkannya dengan mudah. 2 Subsidi Non-BBM Subsidi non-BBM yang meliputi subsidi listrik, subsidi bunga kredit program, subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, dan subsidi PSO Public Service Obligation bertujuan untuk menjaga stabilitas harga, membantu masyarakat kurang mampu dan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi sebagian kebutuhannya, serta membantu BUMN yang melaksanakan tugas pelayanan umum. Subsidi non-BBM ini pada umumnya disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang menghasilkan dan menjual barang atau jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jualnya dapat lebih rendah dari pada harga pasarnya dan dapat terjangkau oleh masyarakat. Dalam pelaksanaanya memang subsidi baik BBM maupun non-BBM memiliki permasalahan-permsalahan di antaranya menciptakan alokasi sumber daya yang tidak efisien, pemborosan pemakaian, tidak tepat sasaran dan lain-lain. Penanganan permasalahan akibat adanya subsidi pemerintah sangat penting dan terus dikaji agar tepat sasaran dan memenuhi unsur prioritas. b. Pengenaan Pajak Pajak yang diterima oleh pemerintah bisa digunakan untuk redistribusi pendapatan masyarakat. Pajak bisa dikatakan sebagai alat untuk redistribusi pendapatan masyarakat karena dana dari pajak akan digunakan oleh pemerintah dalam pembangunan fasilitas umum atau kepentingan umum. Bisa juga digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan dimana para pengangguran bisa memanfaatkan hal ini sehingga pendapatan masyarakat dengan otomatis akan merata dengan adanya lapangan pekerjaan. Jadi pada dasarnya fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan merupakan salah satu bentuk pengembalian dana pajak yang sudah dibayarkan untuk memfasilitasi masyarakat. Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pendapatandari Pengembalian; Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - Bagi Hasil Pajak - Bagi Hasil Bukan Pajak b. Dana Alokasi Umum (DAU) c. Dana Alokasi

^{Redistribusi pendapatan adalah penggunaan perpajakan, belanja pemerintah, dan kontrol untuk mengubah distribusi pendapatan riil diantara populasi. Program redistribusi pendapatan, misalnya, dapat mengambil lebih banyak dari orang kaya dan memberi lebih banyak kepada orang miskin. Ini umumnya dipandang sebagai kebijakan sosial korektif. Pada pendukung lebih menyukai pajak progresif untuk tujuan ini, dikombinasikan dengan berbagai bentuk dukungan pendapatan bagi anggota masyarakat yang lebih miskin seperti subsidi pendapatan. Selain itu, pemerintah juga dapat menggunakan kontrol untuk mengubah distribusi pendapatan. Misalnya, kontrol sewa dan upah minimum. Tingkat redistribusi pendapatan melalui sistem pajak dapat diukur dengan membandingkan ketimpangan distribusi pendapatan sebelum dan sesudah pajak. Kemampuan negara untuk meredistribusi pendapatan dibatasi oleh kebutuhan untuk menghindari terlalu banyak kerusakan pada insentif dibandingkan dengan menciptakan pendapatan melalui pekerjaan, tabungan, dan perusahaan.} 41 Perimbangan Keuangan dan Redistribusi Penerimaan Dana Reboisasi 31 4.2 Alokasi DAK-DR dan DBH-DR ke Pemerintah Daerah 33 4.3 Pembiayaan Program GN-RHL oleh Pemerintah Pusat 36 4.4 Korupsi dan Penyalahgunaan Dana Reboisasi dalam Era Otonomi Daerah 37 6.1 Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Pendapatan 50 6.2 Korupsi, Penyelewengan dan Jakarta - Redistribusi pendapatan menjadi salah satu cara pemerintah untuk meratakan pembangunan. Nah, detikers yang sedang latihan PTS IPS Kelas 8 perlu tahu, redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk apa, beserta pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik yang berasal dari pajak, maupun pungutan-pungutan lain, seperti dikutip dari Buku Siswa Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTs Kelas 8 oleh Nurhayati, pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Karena itu, jaminan sosial bukanlah pengeluaran publik yang sia-sia, melainkan sebuah bentuk investasi sosial yang menguntungkan dalam jangka panjang. Jaminan sosial dilandasi oleh dua pilar utama, yaitu redistribusi pendapatan dan dan solidaritas pendapatan dalam suatu perekonomian terdiri atas dua bentuk sebagai VertikalRedistribusi vertikal adalah redistribusi pendapatan yang merujuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Jaminan sosial pada redistribusi vertkal merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat secara ekonomi kepada warga masyarakat dengan ekonomi HorizontalRedistribusi horizontal adalah redistribusi pendapatan berupa transfer uang "antarkelompok" dan antarpribadi. Contoh transfer antarkelompok yaitu dari kelompok remaja ke orang tua, dari dewasa ke itu, contoh transfer antarpribadi yaitu dari satu siklus ke siklus lainnya. Transfer antarpribadi disebut juga income smoothing. Dalam konteks ini, menurut ilmuwan politik Paul Spicker, jaminan sosial pada dasarnya adalah dukungan finansial yang diberikan pada anak-anak yang kelak membayar ketika dewasa, yang diberikan pada orang sakit yang akan membayar ketika sehat, atau pada pensiunan yang telah membayar ketika mereka masih pendapat Spencer, contoh redistribusi pendapatan yaitu asuransi, zakat, sedekah, dan kredit lunak adalah redistribusi pendapatan kepada pengusaha kecil dari kalangan industri yang lebih maju agar dapat mengembangkan usaha, menambah lapangan kerja, dan meningkatkan Redistribusi PendapatanContoh redistribusi pendapatan oleh negara yakni sebagai Pengenaan PajakPengenaan pajak adalah salah satu cara pemerintah dalam redistribusi pendapatan. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, seperti pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan SubsidiRedistribusi pemerintah dengan subsidi dapat berbentuk potongan harga maupun tambahan modal kepada produsen. Contohnya yaitu subsidi pupuk pada petani dan subsidi redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Selamat belajar, detikers! Simak Video "KPK Klarifikasi 3 Pegawai Pajak yang Diduga Miliki Kantor Konsultan " [GambasVideo 20detik] twu/pal

l Pendapatan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. 1. Dana Perimbangan Dana perimbangan adalah : "Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan

ini pemerintah (sebagai pihak yang memerlukan dana untuk membiayai kepentingan negara) memungut pajak dari masyarakat.23 b. Fungsi Regulerend (Mengatur) Fungsi regulerend (mengatur) biasa disebut sebagai fungsi tambahan merupakan suatu fungsi dimana pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.

12pendapatan pada anggaran secara keseluruhan yaitu Dana Alokasi Umum transfer serta 13 yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan program tertentu pemerintah, baik 14 Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah misalnya Dana Alokasi Khusus, dana 15 . transfer terkait bidang pendidikan, serta dana transfer sebagai amanat undangundang. - 16 Dengan

RedistribusiPendapatan merupakan suatu usaha untuk mewujudkan pemerataan pendapatan dengan cara pendistribusian kembali pendapatan oleh pemerintah. Usaha tersebut sebagai suatu wujud nyata dalam rangka mencapai salah satu tujuan pembangunan yaitu pemerataan pembangunan dan hasil¬hasilnya. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut pemerintah menggunakan alat fiskal yaitu perpajakan dan ItulahPenejelasan dari Pertanyaan Alternatif praktik redistribusi pendapatan oleh pemerintah dengan cara mengumpulkan dana dari masyarakat yaitu? Kemudian, kami sangat menyarankan anda untuk membaca juga soal Bawang Merah berkembang biak dengan lengkap dengan kunci jawaban dan penjelasannya. NhNlN.

a4qxkjzvp4.pages.dev/605

a4qxkjzvp4.pages.dev/264

a4qxkjzvp4.pages.dev/611

a4qxkjzvp4.pages.dev/159

a4qxkjzvp4.pages.dev/646

a4qxkjzvp4.pages.dev/332

a4qxkjzvp4.pages.dev/592

a4qxkjzvp4.pages.dev/437

redistribusi pendapatan pemerintah pusat memerlukan dana